Soal Karaoke Keluarga yang Disoal Dewan: Dilema Moral dan Potensi Cuan Bagi Daerah

Bessai Berinta - Fanny
04 Maret 2020
Soal Karaoke Keluarga yang Disoal Dewan: Dilema Moral dan Potensi Cuan Bagi Daerah Suasana RDP Komisi II DPRD Bontang soal karaoke keluarga.

KLIKBONTANG.com -- Karaoke keluarga di bilangan Ahmad Yani, Bontang lagi ramai jadi pembicaraan publik. Sebabnya, pusat hiburan yang belum genap berdiri setahun itu disinyalir menjual minuman keras (Miras) dan menyediakan jasa pramuria.

Menghindari isu ini menjadi bola liar di kalangan masyarakat, Komisi II DPRD Bontang menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak terkait. Diantaranya Dinas Penanaman Modal Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar), Bapenda, Satpol PP dan tentunya 'Si pemeran utama' yakni manajemen karaoke.

Namun disayangkan, dalam RDP yang digelar di sekretariat DRPD Bontang, Selasa (4/3/2020) siang itu tak dihadiri satupun perwakilan manajemen karaoke keluarga tersebut. Tapi hanya diwakilkan sebuah surat permintaan maaf dan penolakan manajemen perihal isu yang kini berkembang.

''Enggak ada orangnya tapi klarifikasi. Harusnya datang biar jelas semua,'' ujar Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam HS dalam RDP.

Ditambahkan Rustam, dari Komisi II tidak ingin menoleransi peredaran miras di Bontang. Salah satu alasan utamanya karena motto Bontang yang katanya Agamis, Mandiri, Aman, dan Nyaman (Taman) tidak selaras dengan citra miras itu sendiri. Selama ini miras dianggap perusak moral dan menyebabkan pengkonsumsinya berpotensi besar lalukan tindakan negatif.

"Intinya dewan menolak penjualan miras. Bontang ini Kota Taman. Ada kata Agamis dalam motto kotanya," tegas Rustam.

Dalam RDP itu diketahui, tak satupun, baik Satpol PP, DPM-PTSP, Bapenda, Dispopar Bontang, yang membenarkan atau pernah mengetahui bila karaoke tersebut menjual miras. Apalagi menyediakan jasa pramuria. Sebabnya anggota Komisi II, Nursama, sempat kesal dengan ketidaktahuan itu.

''Ini sudah tersebar dimana-mana. Masak Satpoll PP tidak pernah ngecek disana (Karaoke),'' ujar Nursalam dengan nada meninggi.

Diketahui, karaoke itu setidaknya mengantongi 5 izin, diantaranya: Surat Kesesuaian Tata Ruang, Izin Lingkungan (UKL-UPL), Izin Lingkungan Perubahan (UKL-UPL), Izin Mendirikan Bangunan, dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Izin peredaran miras tidak ada. Praktis, jika isu yang berkembang terbukti, maka manajemen karaoke menyalahi regulasi.

Dalam rapat Kepala Bapenda Bontang, Sigit Alfian menutrukan bahwa soal perizinan sama sekali bukan kewenangan pihaknya. Dalam hal ini Bapenda Bontang hanya melaporkan seberapa jauh kontribusi karaoke itu terhadap kas daerah.

Bila merujuk perizinan yang dikeluarkan, karaoke itu menyumbang dari sektor hiburan dan makanan/minuman (Non alkohol). Sepanjang Oktober-Desember 2019 angkanya ada di Rp 17 juta per bulan.

Kemudian memasuki 2020, ada peningkatan kendati angkanya tak terlalu signifikan. Yakni Rp 19.5 juta per bulan, untuk Januari-Februari 2020.

"Ada kenaikan penerimaan kita (Bontang) dari karaoke HP untuk awal 2020 ini," beber Sigit Alfian dalam RDP.

Sebagai informasi, Pemkot Bontang memang sedang serius menggarap titik-titik yang dinilai potensial untuk menggerek PAD. Ini dilakukan mengingat  Bontang dinilai terlalu bergantung terhadap dana bagi hasil dari pusat. Serta untuk menyiapkan Bontang memasuki era pasca migas, tidak menjadi kota mati.

TINGGALKAN KOMENTAR