Tatib DPRD Bontang diresmikan, dewan diatur dari seragam hingga ibadah

DPRD Bontang - Fitri Wahyuningsih
04 Oktober 2019
  Tatib DPRD Bontang diresmikan, dewan diatur dari seragam hingga ibadah Ketua Tatib DPRD Bontang 2019-2024, Agus Haris menjelaskan ada 4 poin tatib kali ini yang berbeda dari tatib dewan periode sebelumnya.
KLIKBONTANG -- Usai melalui proses pembahasan selama lebih kurang sebulan, tata tertib (Tatib) DPRD Bontang periode 2019-2024 akhirnya disepati.
 
Terdapat empat poin pembeda dalam tatib periode ini ketimbang tatib periode sebelumnya. Pertama, terkait mitra pembidangan komisi. Dijelaskan Ketua Tatib, Agus Haris, mitra komisi DPRD mengadopsi bidang kerja Asisten 1, 2, dan 3 di Pemkot Bontang.
 
Kali ini langsung bermitra dengan perangkat daerah. Tujuannya agar memudahkan dalam mengawasi, mendalami, seluruh kegiatan yang dilakukan masing-masing komisi.
 
Kedua, perihal aturan berpakaian [dresscode] harian dan kunjungan luar kota dewan. Dahulu tak diatur, namun sekarang pengaturan dirasa perlu. Pemikiran ini hadir, lantaran ada anggaran khusus untuk pakaian. Di mana, dana itu berasal dari uang rakyat.
 
\"Ini kan pakai uang rakyat. Tentunya tidak enak juga kalau pakaian itu tidak dikenakan,\" bebernya.
 
Dengan demikian, pakaian dewan bakal menyesuaikan hari kerjanya. Misalnya, Senin mengenakan pakaian sipil harian (PSH). Selasa, pakaian sipil resmi (PSR). Rabu, pakaian sipil lengkap (PDL). Pada Kamis menggunakan batik. Pada Jumat, dewan baru diperkenankan mengenakan pakaian agak santai. \"Yang penting, pakaian itu sopan dan pantas,\" terang Agus Haris.
 
Ketiga, perihal reses dewan. Untuk reses DPRD Bontang 2019-2024, harus melalui pihak ketiga (Tender). Ini dilakukan agar penganggaran reses amanah dan transparan. Tidak diselewengkan pihak tertentu. Adapun dalam setahun, setiap anggota dewan melakukan reses sebanyak 3 kali.
 
Sementara poin terakhir ialah kewajiban untuk menghentikan rapat (baik kecil, sedang, dan besar) bila mendengar suara azan berkumandang. Setiap anggota dewan yang mengikuti rapat (bagi yang beragama Islam) wajib ikut salat berjamaah.
 
\"Semua poin ini kami bahas sedikit. Untuk ditekankan, dan nantinya ditaati teman-teman [anggota dewan],\" terang Agus Haris.
 
Sementara untuk hukuman bagi dewan yang melanggar tatib. Nantiya bakal dilakukan akumulasi oleh Badan Kehormatan Dewan, untuk menentukan hukuman yang dijatuhkan.
TINGGALKAN KOMENTAR