Dewan Soroti Pajak Daerah Turun Rp 1 Miliar, Ini Penjelasan Wawali Basri

DPRD Bontang - Ichwal Setiawan
06 Oktober 2017
 Dewan Soroti Pajak Daerah Turun Rp 1 Miliar, Ini Penjelasan Wawali Basri Setiyoko Waluyo dan Basri Rase.

KLIKBONTANG.COM- Fraksi Amanah, Demokrat, Pembangunan dan Sejahtera (ADPS) DPRD Bontang menyoroti kinerja pemerintah daerah atas peningkatan pajak daerah. Menurut fraksi gabungan ini, upaya pemerintah mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum maksimal.

Hal ini disampaikan, Anggota Fraksi ADPS Setiyoko Waluyo saat menyampaikan laporan pemandangan fraksinya dalam rapat kerja bersama pemerintah belum lama ini.

“Penurunan target peneriamaan daerah dari sektor pajak membuktikan kinerja pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak belum maksimal, mohon penjelasan Kepala Daerah,” kata Setioko saat menyampaikan pandangan fraksinya.

Dijelaskan, target penerimaan pajak daerah Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebesar Rp 161 miliar lebih. Namun, setelah pembahasan APBD-Perubahan target pajak menurun sekitar Rp 1,1 miliar. Poin ini membuktikan bahwa kinerja pemerintah dalam mendongkrak pendapatan belum efektif.

Menanggapi hal itu, Wakil Walikota Bontang Basri Rase menyampaikan bahwa penurunan target pajak daerah sengaja dilakukan untuk mengantisipasi kesalahan asumsi pendapatan daerah. Salah satu pertimbangannya, menurunkan target dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) non-PLN dan pajak air tanah sebesar Rp 7,2 miliar.

Pasalnya, pemerintah saat ini masih membahas pembayaran piutang dari objek pajak PT Badak NGL. Diketahui piutang pemerintah terhadap objek pajak PT Badak dari PPJ sebesar Rp 25 miliar. Namun, hingga saat ini mereka (PT Badak) belum membayar tunggakan tersebut sejak 2012 lalu.

“Penurunan pajak dilakukan untuk mengantisipasi proses pembahasan pembayaran piutang PPJ dan Pajak Air Tanah dari PT Badak yang masih dibahas,” kata Basri menanggapi pemandangan fraksi ADPS terkait pajak daerah.

Dijelaskan, realisasi pendapatan pajak daeerah untuk triwulan ke-3 tahun ini mencapai 87 persen atau setara dengan Rp 68 miliar. Jumlah ini sedikit menurun dari target yang ditetapkan sebanyak Rp 78,5 miliar.

Atas pertimbangan tersebut, pemerintah melakukan evaluasi kebijakan berupa menurunkan target pendapatan dari PPJ. Kemudian menaikan asumsi pendapatan dari sector pajak yang potensial sebesar Rp 3,2 miliar.

“Kita melihat tren menurun, untuk itu harus kita sesuaikan dengan asumsi pendapatan. Sejatinya, penurunan pendapatan tidak jauh berkisar Rp 4,3 miliar dari target semula untuk triwulan ke-3 ini,” pungkas Basri.(*)

TINGGALKAN KOMENTAR