25 Hektare Wilayah Gotong Royong Diusulkan Jadi Pemukiman

DPRD Bontang - Ichwal Setiawan
01 Oktober 2017
25 Hektare Wilayah Gotong Royong Diusulkan Jadi Pemukiman Seorang pengendara sepeda motor melintasi jalan tanah bergelombang di Kampung Gotong Royong, Kamis 17 Agustus 2017 (KLIKBONTANG)

KLIKBONTANG.COM– Ini kabar baik bagi ribuan warga di Kampung Gotong Royong, RT 49, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat. Sejak 17 tahun lalu tanpa kejelasan status lahan. Pemerintah mengusulkan 25 hektare kampung yang dulunya hutan lindung ini dialihfungsikan sebagai Areal Penggunaan Lain (APL) untuk Pemukiman.

Kabar baik ini disampaikan, Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang Bilher Hutahean saat dihubungi wartawan kemarin, Sabtu (30/9). Anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) Bontang Barat ini mengatakan pihaknya mengusulkan agar pembahasan Kampung Gotong Royong masuk dalam skala prioritas.

“Dari hasil rapat kemarin bersama dengan dinas terkait, bahwa Kampung Gotong Royong telah diusulkan 25 hektare keluar dari Hutan Lindung (HL),” katanya.

Bilher menjelaskan, dasar hukum usulan ini yakni Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 718/2014 Tentang Kawasan Hutan Kalimantan Timur, lokasi ini telah alih fungsi lahan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).

Untuk itu, pemerintah bersama dengan DPRD masih menunggu aturan turunan sebagai dasar pembentukan Rancangan  Peraturan Daerah (Raperda) terkait APL di wilayah Bontang. Saat ini acuan penyusunan Raperda ini masih di Kementerian Kehutanan bidang Planologi.

Pihaknya mengaku, pemerintah telah mengusulkan draft usulan ini sejak 2 tahun lalu. Sayangnya, sampai sekarang belum ada progres dari kementerian terkait, pemasalahan status lahan APL. Akibatnya, pembahasan Raperda tak dapat dilakukan lantaran aturan secara subtantif belum terbit.

“Memang dasarnya itu SK 718/2014 tapi ini mengatur secara luas. Nah, yang kita tunggu itu aturan turunan yang khusus membahas soal APL untuk Kota Bontang,” bebernya.

Raperda ini sangat dibutuhkan sebagai dasar masyarakat setempat untuk mengurus dokumen kepemilikan lahan. Sampai sekarang, wilayah kampung Gotong Royong dan sebagian masih banyak belum mengantongi Sertifikat lantaran belum ada kepastian hukum.

Maka dari itu, rencanannya pihaknya kembali melakukan koordinasi ke kementerian terkait untuk memperjelas progress pembahasan turunan dari SK sebelumnya.

“Kita rencana mau ke sana lagi, untuk mendesak segera diterbitkan aturan yang dibutuhkan,” katanya.(*)

TINGGALKAN KOMENTAR