4 Instansi Mangkir, RDP Komisi I dengan Korban Kebakaran Dijadwal Ulang

DPRD Bontang - Arsyad Mustar
29 Januari 2019
4 Instansi Mangkir, RDP Komisi I dengan Korban Kebakaran Dijadwal Ulang RDP terkait status lahan dan bangunan perumahan eks kebakaran bantaran sungai Kelurahan Guntung yang digelar Komisi I DPRD Bontang, Selasa (29/1/2019). (Arsyad Mustar/Klikbontang)

KLIKBONTANG.com - Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I DPRD Bontang dengan warga Guntung tak membuahkan hasil. Pasalnya, sejumlah instansi yang diundang tak hadir di rapat yang membahas status lahan dan bangunan perumahan eks kebakaran bantaran sungai Kelurahan Guntung.

RDP yang diagendakan, Selasa (29/1/2019) itu mengundang Dinas Permukiman, Kawasan Perumahan dan Pertahanan (DPKPP), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Lurah Guntung, dan Kecamatan Bontang Utara. Sayangnya rapat itu hanya dihadiri warga dan perwakilan kecamatan.

Belum diketahui secara pasti alasan sejumlah undangan tersebut tidak hadir. Namun agenda rapat yang difasilitasi Komisi I DPRD Bontang ini rencananya akan dijadwalkan ulang. Padahal, warga RT 02 dan 09 yang merupakan korban kebakaran 2008 silam, tak ingin berlarut-larut untuk mendapatkan kepastian dari pemerintah atas hak kepemilikan tanah bekas kebakaran. Sebab, tanah tersebut masih berstatus milik Pemkot Bontang.

Sedikitnya 30 Kepala Keluarga (KK) yang menjadi korban kala itu, saat ini bermukim di perumahan yang diketahui merupakan bantuan dari Pemprov Kaltim, di Jalan Tari Enggang RT 15 Kelurahan Guntung. Itu pun hanya bangunan kayu.

Jauh hari sebelumnya, Ujun mengaku, pemerintah setempat berjanji akan melakukan tukar guling. Tanah eks kebakaran menjadi hak milik warga, kemudian tanah yang saat ini ditempati warga bermukim menjadi hak pemerintah. Namun, hingga kini belum ada kepastian.

\"Kami sudah sepuluh tahun tinggal di perumahan itu semenjak kebakaran. Tapi kelihatannya bertele-bertele ini, nggak ada kepastian,\" kata mantan Ketua RT 02, Ujun Unun kepada Klikbontang.

Sebagian warga ini masih enggan untuk mendirikan bangunan di tanah eks kebakaran tersebut, sebab belum memiliki surat kepelikan tanah. Ujun berharap, ada perhatian dari pemerintah setempat agar tanah itu bisa menjadi milik warga.

Sekira dua bulan sebelumnya, warga ini juga sempat melakukan rapat bersama Komisi I. Saat itu, lanjut Ujun, sudah hampir menemui titik permasalahan. Akan tetapi, hingga kini masih saja terus dibahas tanpa ada penyelesaian.

\"Kalau begini caranya pembahasan dari awal lagi. Padahal waktu rapat itu sudah ada kesepakatan,\" keluhnya sembari gelengkan kepala.

Ketua RT 15, Andi Pasinrengi menyebutkan, sebanyak 30 KK yang saat ini masuk dalam wilayahnya merupakan warga RT 02 sebangak 17 KK, dan RT 09 sebanyak 13 KK. Kesemuanya merupakan korban kebakaran yang terjadi 2008 silam.

\"Kasihan mereka, sudah lama tinggal di perumahan kayu. Padahal sebelumnya juga dijanjikan bukan bangunan kayu, tapi rumah beton,\" tambahnya.

Anggota Komisi I DPRD Bontang, Setyoko Waluyo menyampaikan pihaknya akan melakukan jadwal ulang. Kemudian, teekait hak kepemilikan tanah oleh warga, dia menyebut, dalam waktu dekat Komisi I bersama BPKAD dan Bapelitbang akan berkonsultasi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

\"Yang jelas hari ini tidak ada hasil. Biar pun tetap rapat, tapi ada beberapa undangan yang tidak hadir. Akan dijadwalkan ulang. Terkait permasalahan ini, kami akan ke Kementerian Agraria, seperti apa regulasi pemberian hak tanah milik negara menjadi hak perorangan,\" katanya. (*)

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR