4 Poin Raperda tentang BME dan PDAM Perlu Ditinjau Ulang

DPRD Bontang - Fitri Wahyuningsih
22 Mei 2019
4 Poin Raperda tentang BME dan PDAM Perlu Ditinjau Ulang Komisi I serius membahas raperda tentang PT BME dan PDAM Bontang. FITRI/KLIKBONTANG.com

KLIKBONTANG.com -- Komisi I DPRD Bontang menggelar rapat pembahasan raperda tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah kota Bontang nomor 2 tahun 2012 tentang pendirian perseroan terbatas Bontang Migas dan Energi (BME). Dan perda kota Bontang nomor 2 tahun 2009 tentang pembentukan perusahaan daerah air minum (PDAM).

Dihelat di ruang rapat sekretariat DPRD Bontang, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Selasa (21/5/2019) siang. Rapat ini dipimpin Ketua Komisi I, Agus Haris. Berikut anggotanya, Setiyoko Waluyo dan Abdul Malik.

Dalam pembahasan ini, terdapat 4 butir dalam rancangan raperda dinilai perlu finalisasi atau tinjauan ulang. Beberapa poin itu diantaranya; pertama, soal perihal masa jabatan direktur PT BME yang tidak disebutkan. Usai dilakukan perundingan, maka disepakati bahwa masa jabatan direktur BME paling lama 4 tahun.

Kedua, terkait masa jabatan pengawas PDAM. Bila dahulu hanya 3 tahun, kini ditingkatkan menjadi 4 tahun. Ketiga, mengenai perbedaan turunan hukum, yang mana PDAM diserahkan seluruhnya ke Wali Kota Bontang. Sedang BME seutuhnya berdasarkan perundangan. Terakhir, mengenai keterlibatan DPRD sebagai dewan direksi PDAM.

Untuk poin terakhir, cukup disoroti Agus Haris. Sebab menurutnya, bila PDAM bermasalah dalam pelayanannya, maka publik akan mengadu dan meminta pertanggungjawaban ke DPRD kota. Tapi lantaran DPRD tak menjadi bagian direksi PDAM, maka para legislator tak dapat menjawab keluhan-keluhan publik itu.

\"Kalau ada keluhan, pasti lari juga itu DPRD. Tapi kita kan bukan dewan direksi. Jadi tidak bisa menjawab,\" bebernya.

Menurutnya, bila DPRD masuk dalam dewan direksi perusahaan. Maka ketika publik melayangkan keluhan atau komplain lainnya. DPRD dapat memberikan jawaban dengan segera. Namun keinginan itu terbentur undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Seluruh rekomendasi masuk dalam rapat kali ini bakal dibawa Kondisi I, untuk kemudian digodok dan diselaraskan di provinsi. ***

TINGGALKAN KOMENTAR