Agus Haris Angkat Suara Soal Upah yang Diterapkan PT Sasmito

DPRD Bontang - Arsyad Mustar
23 Januari 2019
Agus Haris Angkat Suara Soal Upah yang Diterapkan PT Sasmito Ketua Komisi I DPRD Bontang, Agus Haris. (Dok)

KLIKBONTANG.com - Ketua Komisi I DPRD Bontang, Agus Haris angkat bicara terkait upah minim yang diterapkan PT Sasmito kepasa buruh kasar pada pembangunan lanjutan Pasar Rawa Indah. Pengupahan ini dianggap tak sesuai dengan standar Bontang. 

Agus menyebut, harusnya ada ketegasan dari Pemkot dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bontang untuk mengatasi standarisasi upah setiap perusahaan. Sebab, bisa menyengsarakan pekerja maupun buruh.

\"Tidak mesti menunggu buruh yang harus datang untuk mengadu, tapi Disnaker sendirilah yang turun mengecek di lapangan,\" katanya kepada Klikbontang, Rabu (23/1/2019).

PT Sasmito merupakan kontraktor lanjutan pembangunan Pasar Rawa Indah yang memiliki nilai Rp 90 miliar lebih, di mana perusahaan tersebut berasal dari Pulau Jawa. Kata Politikus Partai Gerindra itu hal ini sangat disayangkan.

\"Sangat disayangkan. Kenapa sih selalu ambil dari luar. Padahal di Bontang juga banyak perusahaan. Ada apa sebenarnya ini?,\" tuturnya.

Jumlah pekerja yang saat ini beraktivitas pada proyek tersebut yakni sebanyak 30an orang, yang mayoritas didatangkan dari pulau Jawa, hanya sekitar 10 orang warga lokal. Lanjut Dia, penyerapan ini tidak mengacu pada Perda tentang ketenagakerjaan Bontang yang mengatur setiap pemberi kerja wajib memberdayakan 75 persen pekerja lokal dari total kebutuhan tenaga kerja.

\"Artinya utamakan yang ada di Bontang. Kalau ambil pekerja dari luar, uangnya tidak berputar di Bontang, tapi akan dibawa pulang ke daerahnya. Yang begini mestinya dipikirkan,\" tegasnya.  

Dia berjanji, dalam waktu dekat ini pihaknya akan menindaklanjutu terkait persoalan tersebut. Apalagi menyangkut kesejahteraan para buruh.

\"Sesegera mungkin kami akan bertindak,\" singkatnya.

Sebelumnya, PT Sasmito selaku kontraktor pelaksana proyek pembangunan lanjutan Pasar Rawa, dilaporkan puluhan buruh kasar ke Disnaker Bontang, di Jalan Awang Long, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Selasa (22/1/2019). 

Aduan ini dilakukan lantaran pihak kontraktor memberikan upah kepada buruh di bawa standar. Dan tidak menerapkan upah pekerja bangunan yang ada di Kota Bontang.

Perusahaan menawarkan upah per harinya untuk buruh atau tukang sebesar Rp 95 ribu, dan buruh kasar atau helper sejumlah Rp 90 ribu. Padahal para pekerja di Bontang biasanya menerima upah harian Rp 130-135 ribu untuk tukang dan Rp 100 ribu untuk buruh kasar.

Upah tersebut merupakan upah standar Pulau Jawa. Sementara kondisi maupun kebutuhan di Bontang jauh berbeda. Hal ini lah membuat para buruh kasar ini tak terima jika pihak perusahaan tetap menerapkan standar gaji tersebut. (*)

TINGGALKAN KOMENTAR