Agus Haris Berang atas Pelanggaran PT Wika di Teluk Kadere dan Catut Nama Kepala Dinas

DPRD Bontang - Ichwal Setiawan
30 Oktober 2018
Agus Haris Berang atas Pelanggaran PT Wika di Teluk Kadere dan Catut Nama Kepala Dinas Ketua Komisi I DPRD Bontang, Agus Haris.

KLIKBONTANG.COM - Sudah.. Sudah.. berhenti ! tidak perlu dijelaskan panjang lagi,” ujar Agus Haris menghela napas panjang.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPRD Bontang dengan PT Wijaya Karya (Wika) atas temuan jumlah pekerja asal luar yang mendominasi di subkontraktor perusahaan pelat merah ini mendadak dihentikan, Senin (29/10/2018) siang.

Pimpinan rapat, Ketua Komisi I DPRD, Agus Haris meminta konsultan Hubungan Industrial(HI) PT Wika, Oktav Zamanai berhenti bicara. Pernyataan Oktav tentang kebijakan PT Wika memfasilitasi 11 mandor untuk membentuk perusahaan supaya bisa menampung ratusan anak buah para mandor tersebut disesalkan. Manajemen Wika yang hadir, Manager Project Amrul Dunal, dan Humas PT Wika, Andi Abdul ikut bergeming mendengar seruan Agus Haris.

Kini para mandor ini memiliki perusahaan, kemudian digandeng pihak Wika untuk bersama-sama bekerja di lokasi proyek PLTU 2x100 Megawatt, Teluk Kadere, Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang, Kalimantan Timur. “Kita ajari mereka untuk buat CV, kenalkan dengan faktur, kop surat supaya bisa kami pekerjakan. Ini juga arahan dari Disnaker (Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Bontang),” ujar Oktav.

Alasan pihak Wika memfasilitasi para mandornya untuk mendirikan perusahaan, karena arahan dari Pemkot Bontang dalam hal ini DPMTK-PTSP. Selain itu, ke-11 mandor tersebut telah bersama-sama PT Wika bekerja sama di beberapa lokasi proyek di daerah lain.

“Karena kemarin kami diarahkan agar para mandor itu harus punya bendera (perusahaan) jika ingin membawa karyawan, makanya kami fasilitasi,” ujarnya.

Arahan itu, lanjut Oktav, disampaikan Kepala Dinas DPMTK-PTSP, Puguh Harjanto kepada pihak Wika dari hasil rapat terakhir yang juga dihadiri Wawali Basri Rase.

Mendengar itu, Agus Haris terkejut. Dia mengaku, usulan pembentukan perusahaan bagi 11 mandor tersebut dianggap keliru. “Tidak masuk di kepala ku ini (rasional). Saya akan panggil lagi DPTK-PTSP untuk mengklarifikasi ini,” ujarnya seraya menutup rapat dan meminta staf untuk mengatur jadwal rapat bersama DPMTK-PTSP. (*)

TINGGALKAN KOMENTAR