Agus Haris Sangsi Komitmen Pemkot Perjuangkan Sidrap

DPRD Bontang - Ichwal Setiawan
02 November 2018
Agus Haris Sangsi Komitmen Pemkot Perjuangkan Sidrap Warga Sidrap antre mengambil air bersih di kawasan rumah sakit Pupuk Kaltim (DOK.KLIKBONTANG)

KLIKBONTANG.COM -- Komitmen Pemkot Bontang memperjuangkan ribuan warga di Kampung Sidrap, Kecamatan Teluk Pandan, Kutai Timur agar kembali bergabung dalam wilayah administrasi Kota Bontang dipertanyakan. Pemerintah dianggap abai untuk menindaklanjuti laporan kerja Komisi I DPRD Bontang terkait Kampung Sidrap ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Sudah tiga bulan surat itu kami serahkan ke sana (Kemendari). Saat saya ke sana, pihak kementerian minta agar Kepala Daerah yang menindaklanjuti proses selanjutnya, karena telah menjadi otoritas pemerintah bukan lagi DPRD. Tapi sampai sekarang belum ada titik terangnya,” ujar Agus Haris saat interupsi, menanggapi jawaban walikota terkait padangan umum fraksi sehubungan nota keuangan APBD 2019, Rabu (31/9) lalu.

Agus mengatakan, pemerintah harus gerak cepat untuk menuntaskan persoalan kemanusiaan di sana. Infrastruktur yang tak tersedia dengan baik, menyulitkan warga setempat untuk mengakses air bersih, maupun fasilitas publik lainnya.

Pihaknya mendesak pemerintah memprioritaskan penyelesaian masalah Sidrap. Penderitaan warga sejak bertahun-tahun segera dituntaskan. Apabila upaya mediasi yang difasiltiasi Kemendagri buntu. Pemerintah diminta menempuh jalur hukum.

“Jika upaya persuasif pun tidak berbuah hasil, maka solusi terakhir ialah menempuh jalur hukum. Pemkot Bontang dapat menuju Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengubah penentuan tapal batas,”

Agus mengatakan terdapat celah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. Walaupun cakupannya tidak hanya mengatur daerah di Kaltim saja, akan tetapi seluruh Indonesia.

Pada pasal 21 ayat pertama dan ketiga dijelaskan, jika ada perselisihan penegasan batas daerah antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi, maka diselesaikan oleh menteri. “Ada muatan bilamana ada tapal batas yang dirasa kurang pas,” tutur pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi I ini.

Sementara Wakil Wali Kota Basri Rase menjawab normatif interupsi yang disampaikan oleh Agus Haris. Wawali Basri mengaku, bakal berkoordinasi dengan Wali Kota untuk penyelesaian masalah Sidrap.

Pihaknya mengedepankan langkah birokratis untuk penyelesaian perkara ini. Pemkot Bontang bakal meminta agar Gubernur Kaltim, Isran Hadi meminta persetujuan Kutai Timur terkait masalah Sidrap. Sasaran pertama yang bakal dituju ialah Gubernur Kaltim Isran Noor. Mengingat persetujuan Sidrap masuk Bontang sebelumnya dikeluarkan oleh kepala daerah sebelumnya.

Pun demikian, dia mendukung jalur hukum apabila upaya yang dilakukan Pemkot dengan Pemprov tak berhasil. Dia sudah minta Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) untuk mengalokasikan anggaran Rp 2,5 miliar untuk menempuh jalur ini. (*)

TINGGALKAN KOMENTAR