Alhamdulillah, APBD-P Bontang Naik Rp135 Miliar Lebih

DPRD Bontang - Fanny
07 September 2017
Alhamdulillah, APBD-P Bontang Naik Rp135 Miliar Lebih Ketua DPRD Bontang, Nursalam menandatangani Nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2017 resmi disahkan DPRD Kota Bontang, Rabu (6/9/2017) kemarin.

KLIKBONTANG.COM- Nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2017 resmi disahkan DPRD Kota Bontang, di Ruang Rapat Gedung DPRD Bontang, Rabu (6/9/2017) kemarin.

Rapat itu dipimpin langsung Ketua DPRD Bontang, Nursalam didampingi Wakil Ketua II Faisal serta diikuti pula para anggota legislator. Hadir pula, Walikota Bontang Neni Moerniaeni, Wawali Bontang Basri Rase, Plt Sekkot Bontang Artahnan Saidi, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam sambutannya, Walikota Neni menjelaskan, target penerimaan pendapatan daerah Kota Bontang alami kenaikan dari Rp990 miliar menjadi Rp1 triliun lebih. APBD Bontang tahun anggaran 2017 sebesar Rp 865 miliar, jika dibandingkan dengan sekarang, terjadi peningkatan sejumlah Rp 135,05 miliar.

\"Namun, pendapatan asli daerah (PAD) kita prediksi turun. Berdasarkan evaluasi terhadap sumber-sumber penerimaan PAD Kota Bontang terdapat potensi penurunan target penerimaan dari Rp 161 miliar menjadi Rp 160 miliar,” beber Neni.

Lalu mengenai dana perimbangan, berdasarkan Perpres nomor 97 tahun 2016 tentang Rincian APBN 2017 dan peraturan menteri keuangan nomor 19/PMK/07/2017 target semula Rp 611 miliar mengalami peningkatan menjadi Rp 728 miliar. Kenaikan ini sebesar Rp 117 miliar.

\"Sektor lain-lain pendapatan sah ditargetkan mengalami kenaikan sebesar Rp 5 miliar. Semula dipatok Rp 157 miliar menjadi Rp 162 miliar,\" tambah Neni.

Sejalan dengan kenaikan pendapatan maka dilakukan penyesuaian terhadap plafon perubahan anggaran tidak langsung awalnya Rp 396 miliar menjadi Rp 344 miliar. Sedangkan belanja langsung semula Rp 533 miliar menjadi Rp 571 miliar.

“Demikian juga dengan pembiayaan daerah yang telah disepakati pada perubahan APBD tahun anggaran 2017. Penerimaan pembiayaan daerah Rp 74 miliar, pengeluaran pembiayaan daerah itu tidak dialokasikan,”

Berdasarkan kesepakatan ini, akan menjadi pedoman untuk penyusunan Raperda perubahan APBD 2017. Neni berharap sinergisitas antara lembaga eksekutif dengan legislatif dapat dipertahankan. Sehingga Perda APBD Perubahan tahun anggaran 2017 segera dapat dilaksanakan. (ADV)

TINGGALKAN KOMENTAR