Antisipasi Pekerja Asing, Dewan Bakal Panggil Pemkot

DPRD Bontang - Ichwal Setiawan
07 Februari 2018
Antisipasi Pekerja Asing, Dewan Bakal Panggil Pemkot Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Bilher Hutahean.

KLIKBONTANG.COM - Komisi I DPRD Bontang meminta Pemkot memantau rekruitmen tenaga di proyek pembangunan PLTU kapasitas 2 x 100 MW di Bontang Lestari (Bonles). Pasalnya, dari informasi yang diterima dewan, tahapan kontruksi proyek PLTU tersebut akan mempekerjakan ratusan tenaga kerja asing asal Tiongkok.

\"Informasinya akan ada ratusan TKA asal Tiongkok yang dilibatkan dalam pembangunan PLTA di Bonles. Kami minta ini dipantau pemerintah,\" ujar Bilher Hutahean, Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang bidang ketenagakerjaan. 

Menurut Bilher,  permasalahan tenaga kerja asing perlu mendapat fokus tersendiri. Sebab, jumlah pengangguran di Bontang tergolong tinggi. Tahun lalu, penggangguran terbuka di Kota Industri ini mencapai 7 ribu orang.

Untuk itu, seharusnya peluang kerja yang tersedia diprioritaskan bagi tenaga kerja lokal agar menekan angka pengangguran. Pun demikian, diharapkan tenaga kerja asing yang didatangkan betul-betul tenaga ahli. Bukan tenaga buruh kasar yang dapat diperoleh dari tingkat lokal.

“Nanti kita pastikan dulu, akan kita arahkan lah agar menggunakan tenaga kerja lokal dulu kalau memang masih bisa dihandle oleh warga kita,” kata Bilher.

Politisi Partai Nasdem ini mengaku akan  memanggil Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTK-PTSP) untuk mengklarifikasi terkait isu tersebut. 

Dirinya pun meminta agar pengawasan tenaga kerja asing diperketat. “Kami ingin memastikan pengawasan terhadap tenaga kerja diperketat,\" paparnya.

Selain itu, dia juga menyoroti pekerja asing yang dokumen izinnya tak lengkap. Baru-baru ini dua orang pekerja asing di PLTU Teluk Kadere diketahui masa Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) berakhir.

Hal ini menjadi pelajaran kedepannya bagi pemerintah agar mengawasi secara maksimal izin para pekerja asing.

Ia menambahkan secara prinsip, Pemerinta Daerah tidak bisa semena-mena menolak kehadiran TKA. Sebab diakui sejumlah kegiatan membutuhkan tenaga ahli tersendiri. Pun begitu, dia meminta agar pekerja asing yang beroperasi wajib memiliki dokumen lengkap.

“Ini juga kami garis bawahi soal dokumen izinnya. Kalau memang benar harus diperhatikan soal itu,” tandasnya. (*)

TINGGALKAN KOMENTAR