DPRD Sepakati Bahas 6 Raperda Tahun Depan

DPRD Bontang - Redaksi
20 Oktober 2020
DPRD Sepakati Bahas 6 Raperda Tahun Depan Anggota Fraksi PAN-Hanura, Abdul Samad menyampaikan usulan 6 Raperda inisiatif DPRD Bontang untuk dibahas tahun 2021 mendatang.

KLIKBONTANG.com -- DPRD Bontang menyepakati 6 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bontang untuk dibahas menjadi Peraturan Daerah tahun anggaran 2021.
Kesepatan ini tertuang dalam rapat paripurna Penetapan Program Pembentukan Perda tahun 2021 di Kantor Sekretariat DPRD Bontang, Selasa (20/10) pagi.

Adapun ke-6 Raperda tersebut diantaranya, Raperda Tentang Pembinaan Anak Jalanan Gelandangan dan Pengemis, Raperda Tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, Raperda Tentang Rencana Pembangunan Industri, Raperda Tentang Keolahragaan, lalu Raperda Tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi dan terakhir Raperda Tentang Penanggulangan Banjir.
Penyampaian usulan Raperda ini disampaikan, Anggota Fraksi PAN-Hanura, Abdul Samad. Diharapkan, raperda ini mampu menjadi payung hukum untuk peningkatan kualitas dan kenyamanan hidup masyarakat.

"6 usulan program rancangan kegiatan telah di sepakati dan setujui kemudian menjadi prioritas kita bersama untuk di laksanakan," ujarnya.

Abdul Samad menjelaskan, Adapun 6 Raperda ini inisiatif DPRD Bontang setelah berkoordinasi dan menerima masukan dari publik. Persoalan di Bontang acapkali dihadapkan dengan kekosongan regulasi daerah.
Alhasil, persoalan terus berulang di lingkungan masyarakat.
Semisal, pengembangan ekonomi kreatif. Semua pihak menyadari, kehadiran ekonomi kreatif di tengah-tengah masyarakat mampu mendongkrak perekonomian daerah.
Imbasnya sangat positif, mulai penciptaan pengusaha baru, memperluas lapangan kerja, hingga kesadaran membangun daerah dengan produk-produk lokal.

“Hanya saja sampai sekarang sektor ini belum banyak dilirik. Makanya dengan regulasi nanti bisa menjadi payung hukum agar peningkatan usaha kreatif bisa berkembang,” ujar Samad.

Disamping itu, dengan hadirnya regulasi pemberdayaan ekonomi kreatif mendorong pemerintah untuk fokus menciptakan program pro ekonomi kreatif.

“Jadi banyak manfaatnya, buat mencetak pengusaha juga ada imbasnya ke daerah apalagi dari pajak pengusaha,” pungkasnya.

Politisi Partai Hanura ini menambahkan, usulan 6 Raperda ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan dan ketersediaan payung hukum bagi pemerintah maupun masyarakat.
“Sasaranya untuk menyeluruh, tapi khususnya bagi pemerintah karena mereka yang akan melaksanakan regulasinya,” pungkasnya. (Wa/adv)

TINGGALKAN KOMENTAR