260 Musisi Tolak RUU Permusikan, Ini Empat Poin Kritiknya

Musik & Film - Omar NR | Berbagai Sumber
04 Februari 2019
260 Musisi Tolak RUU Permusikan, Ini Empat Poin Kritiknya Ilustrasi konser musik

KLIKBONTANG.com -- Sebanyak 260 musisi tergabung dalam Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan menolak RUU Permusikan melalui pernyataan resminya. Ahad (3/2/2019).

\"Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan selaku para pelaku musik Indonesia, menyatakan Menolak RUU Permusikan untuk diundangkan. Setelah membaca dan menelaah naskah RUU Permusikan saat ini, kami merasa tidak ada urgensi bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Pemerintah untuk membahas dan mengesahkannya untuk menjadi Undang-Undang,\" tulisnya dalam pernyataan resmi.

Dalam rilisnya Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan menuliskan bahwa RUU tersebut menyimpan banyak masalah fundamental yang membatasi, menghambat perkembangan proses kreasi dan justru merepresi para pekerja musik.

\"Kami tetap mendukung upaya menyejahterakan musisi dan terbentuknya ekosistem industri musik yang lebih baik, hanya caranya bukan dengan mengesahkan RUU ini,\" tulisnya.

Menurut Danilla Riyadi dalam rilis tersebut jika niat dari RUU ini untuk mensejahterakan musisi sebetulnya ada UU Pelindungan Hak Cipta.

“Kalau musisinya ingin sejahtera, sebetulnya sudah ada UU Pelindungan Hak Cipta dan lain sebagainya dari badan yang lebih mampu melindungi itu; jadi untuk apa lagi RUU Permusikan ini,\" ujar Danilla Riyadi.

Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan melihat secara umum, RUU Permusikan ini memuat Pasal yang tumpang tindih dengan beberapa Undang-Undang yang ada seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dan Undang-Undang ITE. Lebih penting lagi, RUU ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, serta bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi.

Dalam rilis itu Rara Sekar juga memaparkan bahwa mereka menemukan setidaknya 19 pasal yang bermasalah. Mulai dari ketidakjelasan redaksional atau bunyi pasal, ketidakjelasan “siapa” dan “apa” yang diatur, hingga persoalan mendasar atas jaminan kebebasan berekspresi dalam bermusik.

Beberapa pasal bermasalah yang dikritisi Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan antara lain pasal empat, lima, tujuh, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 31, 32, 33, 42, 49, 50, 51.

Menurutnya kesalahan - kesalahan ini menunjukkan kekurangpahaman para penyusun naskah RUU Permusikan tentang keanekaragaman potensi dan tantangan yang ada di dunia musik. “Dengan kata lain, banyaknya pasal yang mengatur hal yang tidak perlu diatur ini menunjukkan bahwa RUU Permusikan ini tidak perlu” tegas Arian 13 dari band Seringai.

“Tujuan RUU ini jelas banget berpihaknya ke mana, yang mau dipadamkan jelas kebebasan berekspresi, berkarya, dan berbudaya serta manfaat ekonomi yang bisa dihasilkan dari situ oleh individu-individu” tegas Mondo Gascaro.

Beberapa musisi yang tergabung dalam Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan antara lain Rara Sekar, Puti Chitara, Danilla Riyadi, Endah Widiastuti, Efek Rumah Kaca serta banyak musisi lainnya.

Berikut empat poin penting dari Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan:

1. Pasal Karet

Pertama, koalisi menemukan ada sejumlah pasal karet yang terselip dalam racangan aturan tersebut. Salah satunya ada di Pasal 5. Cholil Mahmud, vokalis Efek Rumah Kaca, mengatakan beleid itu memuat kalimat yang multi tafsir.

Di Pasal 5 RUU Permusikan disebutkan, seorang musisi dilarang menciptakan lagu yang menista, melecehkan, menodai, dan memprovokasi. Cholil melihat rancangan pasal ini membuka ruang bagi kelompok penguasa atau siapapun untuk mempersekusi proses kreasi yang tidak mereka sukai.

Selain itu, pasal ini bertolak belakang dengan semangat kebebasan berekspresi dalam berdemokrasi yang dijamin oleh konstitusi NKRI yaitu UUD 1945. Dalam konteks ini, penyusun RUU Permusikan telah menabrak logika dasar dan etika konstitusi dalam negara demokrasi.

2. Meminggirkan Musik Independen dan Berpihak pada Industri Besar

Endah Widiastuti dari Endah n Resa mengatakan RUU Permusikan ini tidak memahami gerakan musik bawah tanah. Alasannya, beberapa pasal di dalam draf aturan ini malah terkesan mendukung industri besar.

Musisi Jason Ranti mengatakan salah satu indikasi adalah adanya beleid yang mensyaratkan sertifikasi pekerja musik. Selain itu, Pasal 10 aturan ini juga mengatur distribusi musik yang malah mendukung industri besar. Karena tidak memberikan ruang kepada musisi untuk mendistribusikan karya secara mandiri.

Pasal ini sangat berpotensi meminggirkan musisi independen. Menurut Jason Ranti, pasal ini menegasikan praktek distribusi karya musik yang selama ini dilakukan oleh banyak musisi yang tidak tergabung dalam label atau distributor besar. “Ini kan curang,” kata Jason Ranti.

3. Memaksakan Kehendak dan Mendiskriminasi

Salah satu beleid di dalam RUU Permusikan ini adalah adanya uji kompetensi dan sertifikasi bagi musisi. Komposer, Mondo Gascoro, mengatakan beberapa negara memang menerapkan uji kompetensi. “Namun, lembaga sertifikasi tidak memaksa pelaku musik, tetapi hanya pilihan,\" kata dia.

Selain itu, pasal-pasal terkait uji kompetensi ini berpotensi mendiskriminasi musisi autodidak untuk tidak dapat melakukan pertunjukan musik jika tidak mengikuti uji kompetensi.

4. Memuat Informasi Umum dan Mengatur Hal yang Tak Perlu

Beberapa Pasal memuat redaksional yang tidak jelas mengenai apa yang diatur dan
siapa yang mengatur. Misalnya, Pasal 11 dan 15 hanya memuat informasi umum tentang cara mendistribusikan karya yang sudah diketahui dan banyak dipraktekkan oleh para pelaku musik serta bagaimana masyarakat menikmati sebuah karya. Kedua Pasal ini tidak memiliki bobot nilai yang lebih sebagai sebuah Pasal yang tertuang dalam peraturan setingkat Undang-undang.

Demikian pula dengan Pasal 13 tentang kewajiban menggunakan label berbahasa Indonesia. Wilayah karya musik merupakan karya seni. “Seni itu sendiri merupakan bahasa, sehingga penggunaan label berbahasa Indonesia pada karya seni seharusnya tidak perlu diatur” kata musisi, Puti Chitara.

Di dalam RUU Permusikan, Koalisi pun menemukan banyak pasal yang tak jelas. “Dengan kata lain, banyaknya pasal yang mengatur hal yang tidak perlu diatur ini menunjukkan bahwa RUU Permusikan ini tidak perlu,” kata Arian dari band Seringai. ***

TINGGALKAN KOMENTAR