Berita Kota Bontang Terkini

Perjuangan 12 Karyawan PT HTT yang Dirumahkan Urung Mendapat Kejelasan

News -
16 Juni 2021
Perjuangan 12 Karyawan PT HTT yang Dirumahkan Urung Mendapat Kejelasan Proses mediasi yang digelar Dinas Ketenagakerjaan bersama perwakilan perusahaan dan karyawan yang dirumahkan/Klik Bontang - Yayuk

KLIKBONTANG.COM – Sebanyak 12 karyawan PT Harlis Tata Tahta (HTT) yang dirumahkan masih terus memperjuangkan haknya. 

Mereka menuntut gaji 16 bulan terakhir yang tak dibayarkan perusahaan. 

Upaya menuntut pun sudah dilakukan berkali-kali, melibatkan pemerintah hingga ke DPRD Bontang. 

Tercatat sudah kali ke-9 pertemuan yang diikuti mereka.

Sebelumnya, karyawan dan perusahaan menggelar pertemuan bipartit yang difasilitasi Dinas Ketenagakerjaan Bontang. Tetapi tak membuahkan hasil. 

Kemudian hari ini, Selasa (15/6/2021) karyawan meminta mediasi lanjutan yang melibatkan perusahaan, dan Dinas Ketenagakerjaan. 

Namun, hasilnya belum ada keputusan pembayaran upah mereka. 

Albar menilai, perusahaan tak memiliki itikad baik menunaikan kewajibannya. Lantaran saat mediasi pihak perusahaan belum dapat mengambil keputusan.

“Yang dihadirkan tetap orang yang sama dan tidak bisa mengambil keputusan jadi gimana mau selesai, ya saya anggap memang pihak perusahaan tidak ada itikad baik,” ujar Albar, Kordinator karyawan HTT yang dirumahkan.

Albar menuturkan, hak yang Ia tuntut dan perjuangkan bersama rekannya meliputi gaji pokok UMK Bontang senilai Rp 3,1 Juta selama 16 bulan sejak dirumahkan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, serta Tunjangan Hari Raya (THR).

“Status kami masih karyawan karena belum di PHK. Jadi didalam aturan kita tetap terima. Ini sepeserpun sejak dirumahkan kami tidak mendapat hak kami” bebernya.

Menanggapi hal ini, staff administrasi PT Harlis Tata Tahta (HTT), Guntur mengungkapkan, dirinya tidak dapat mengambil keputusan.

Untuk saat ini, dirinya hanya sebagai perwakilan perusahaan dalam memenuhi persyaratan yang diminta Dinas Ketenagakerjaan Bontang sebagai anjuran mediasi kembali minggu depan. 

"Keputusan dibayarkan atau tidak bukan kapasitas saya, saya hanya mengurus kelengkapan berkas yang diminta Disnaker," ujarnya.

Adapun data yang harus dipenuhi PT HTT Berupa, aturan perusahaan, kronologis kejadian, dan data karyawan yang di rumahkan.

Sementara, data yang harus dipenuhi oleh pihak karyawan yaitu, kronologis peristiwa, slip gaji, kontrak kerja, dan surat dirumahkan.

Mediator Hubungan Industrial, Rahel Juliana Tampubolon mengatakan, pihaknya terus berusaha mencari titik temu antara kedua belah pihak melalui anjuran mediator.

"Tadi hanya pembahasan secara lisan mengenai kronologis dan kesepakatan sebelumnya seperti apa, dan minggu depan dilanjutkan dengan pengumpulan berkas secara tertulis kedua belah pihak sebagai anjuran mediator," ujarnya usai rapat mediasi.

Pun dikatakan Rahel dirinya hanya sebagai mediator, jika nantinya tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, maka dianjurkan melalui jalur hukum.

"Ya kami berharap ini dapat terselesaikan di Disnaker. Tapi kalau memang tidak bisa, kita juga tidak bisa memaksa kedua belah pihak untuk sepakat disini," tandasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR