Berita Kota Bontang Hari Ini

Sengsara Warga di Tapal Batas Bontang - Kutim, Diabaikan Kedua Daerah Tapi Dilirik Saat Pemilu

News - Yayuk
11 Juni 2021
Sengsara Warga di Tapal Batas Bontang - Kutim, Diabaikan Kedua Daerah Tapi Dilirik Saat Pemilu Kampung Sidrap, di Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandang, Kutai Timur.

KLIKBONTANG.COM -- AHMAD Husein masih terngiang janji calon kepala daerah bakal memperjuangkan wilayah Kampung Sidrap, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kutai Timur untuk masuk ke Kota Bontang, 10 tahun lalu. 

Janji itu disuarakan saat calon Kepala daerah kampanye di wilayahnya. Narasi yang menyejukkan itu hingga kini masih diingat jelas oleh Ahmad dan puluhan warga, yang hadir di sosialiasi kampanye calon kepala daerah. 

Sudah 10 tahun berlalu, namun kejelasan itu masih saja samar-samar. Kepada klik bontang, Ahmad menuturkan, hidup di atas lahan sengketa menyulitkan mereka. 

Hak-hak sebagai warga negara diabaikan. Pun untuk menikmati layanan air bersih saja susah sekali.

Kampung Sidrap, lokasinya persis di tapal batas Bontang - Kutai Timur. Jarak antara kedua wilayah ini hanya dipisahkan jalan raya. 

Warga di sana kebanyakan mengantongi identitas sebagai warga Kota Bontang, karena memang sebelum UU Otonomi Daerah, Sidrap masih wilayah Bontang.  

"Kalau pemilu ada 1.100 orang yang memilih," ujar Ahmad, yang juga menjabat sebagai Ketua RT 21. 

Papan nama Ketua RT 21, Kelurahan Guntung, masih terpampang di depan rumahnya, tulisannya mulai pudar, dan mengelupas. 

Sejak 8 tahun fungsi administrasi warga tak lagi berjalan. Sudah dua kali pergantian kepala daerah nasib warga di sana urung mendapat kejelasan. 

Di sini, warganya banyak berprofesi sebagai petani dan nelayan. Pemuda nya banyak berkecimpung di buruh industri, yang masa kerjanya tak bertahan lama. 

Kampung Sidrap bertetangga langsung dengan kawasan industri raksasa, PT Pupuk Kalimantan Timur. Di sanalah banyak pemuda Sidrap bekerja sebagai tenaga buruh kontrak.

Tapi kesejahteraan tak merata dirasakan warga. Di wilayah Ahmad, ada 200 kepala keluarga, 30 persen warganya hidup dalam kesulitan ekonomi. 

Bantuan beras miskin tak pernah lagi dinikmati, terakhir 2013 lalu dari Pemkot Bontang. Selepas itu, tak ada lagi beras yang disalurkan, baik dari Kutim maupun Bontang. 

"Tidak ada dapat apa-apa kalau dari Kutim, wilayahnya aja ini diakui," Keluh nya. 

Untuk layanan kesehatan sedikit lebih baik. 99,7 persen warga Kampung Sidrap mengantongi identitas sebagai warga Kota Bontang. Mereka memiliki BPJS Kesehatan, yang preminya dibayarkan daerah. 

Warga Miskin yang Diabaikan 

Kurnia, warga Sidrap, mengeluh susahnya hidup di Kampung Sidrap. Di sini, bantuan kesejahteraan dari pemerintah nihil.

Program Keluarga Harapan (PKH) yang ramai kampanyekan pemerintah, hanya terdengar dari mulut tetangga, Kelurahan Guntung sana. 

Di Sidrap, program kesejahteraan tak ada. Jika pun ada, bantuan berasal dari perusahaan, yang rutin membagikan paket sembako menjelang hari raya. 

Untuk air bersih, warga memanfaatkan keran milik perusahaan, yang ditempatkan tak jauh dari pelataran halaman Rumah Sakit Pupuk Kaltim. 

"Tidak ada bantuan karena masuk wilayah sengketa," katanya. 

Janji Gubernur Kaltim 

Ahmad Husain dan 4 orang warganya bertandang ke Jakarta, 8 tahun silam.

Kunjungan mereka ditemani pejabat daerah Bontang menemui Menteri Dalam Negeri, terkait tapal batas wilayah. 

Lawatan mereka ke Jakarta diiringi harapan besar masyarakat Sidrap. Seiring waktu, perjalanan warga ke sana hanya jadi cerita perjuangan. 

"18 tahun kami sudah berjuang supaya Sidrap masuk Bontang, bahkan sudah sampai Jakarta, tapi sampai sekarang nggak ada keputusan, kami berharap pemerintah sekarang bisa selesaikan masalah ini," kata Ahmad. 

Kabar baik mencuat lagi, usai Gubernur Kaltim Isran Noor menyatakan Kampung Sidrap dialihkan ke Bontang. 

Kurnia dan Jumila, warga RT 21, mengaku riang dengan kabar ini, penderitaan warga sudah berlangsung menahun. 

Bukan hanya soal infrastruktur yang terbatas, layanan administrasi ke Kutai Timur juga terlampau jauh, butuh 1-2 jam menuju Kota Sangatta, Ibu Kota Kutai Timur sana. 

"Saya ganti KTP Bontang sudah lama, karena kalau ada apa-apa mau ngurus harus ke Sangatta itu jauh betul," ujarnya saat ditemui media Klikbontang.com, Kamis (10/6/2021).

Infrastruktur jalan di Sidrap sebagian sudah diaspal beton, di bagian Sidrap Dalam, jalanan masih tanah telanjang, yang saat hujan becek dan licin. 

Drainase di sana terbatas, pemukiman ini masih minus saluran got. Kalau ada, hanya parit yang dibuat warga saja. 

Kutai Timur diharapkan rela melepas wilayahnya, membiarkan warganya hidup menikmati infrastruktur seperti semestinya.

Penderitaan warga selama 18 tahun sudah sewajarnya dihentikan, apalagi hanya alasan politis semata. 

"Sidrap akan diserahkan kepada Bontang. Setuju kada setuju (setuju tidak setuju), antar kedua pihak gubernur akan ambil sikap, Jadi untuk pak Wakil Bupati (Kutim), Ikhlaskan aja itu (Kampung Sidrap)," ujar Isran, dalam malam penutupan MTQ Ke-42, Selasa (8/6/2021) lalu.

TINGGALKAN KOMENTAR