Basri Geram, Tak Ada Perwakilan Kecamatan di Rakor Penyusunan Profil Kelurahan

Pemkot Bontang - Alpiana
28 Agustus 2018
Basri Geram, Tak Ada Perwakilan Kecamatan di Rakor Penyusunan Profil Kelurahan Wakil Walikota Bontang Basri Rase berbicara di dalam rapat koordinasi penyusunan profil kelurahan kota Bontang, di Pendopo Rumah Jabatan Walikota, 28 Agustus 2018 pagi. (Fanny/Klikbontang)

KLIKBONTANG.COM - Wakil Walikota Bontang Basri Rase, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya saat menghadiri rapat koordinasi penyusunan profil kelurahan kota Bontang, di Pendopo Rumah Jabatan Walikota, 28 Agustus 2018 pagi. Hal ini disebabkan ketidakhadiran beberapa camat ataupun perwakilan camat pada acara tersebut.

Basri geram karena sasaran kegiatan ini ditujukan kepada lurah, sekretaris lurah, camat, sekretaris camat, dan operator. Kenyataan yang terjadi di ruang rapat tidak terlihat perwakilan camat dari Bontang Selatan dan Bontang Barat. 

Basri sangat menyayangkan hal tersebut, karena kegiatan yang dilakukan sangat penting. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi semua pihak pemerintah daerah, khususnya lurah dan camat terkait pentingnya profil kelurahan berbasis aplikasi. 

\"Saya hanya ingin sebagai abdi negara supaya disiplin waktu, setidaknya kalau tidak sempat hadir koordinasi dengan pihak terkait, atau bisa mengirim perwakilan dari camat,\" kata Basri.

Dia juga meminta pihak camat yang tidak hadir diberikan teguran langsung. Basri tidak ingin apabila narasumber dari Kementerian dalam negeri M. Rahayuningsih memiliki kesan yang tidak baik bagi pemerintah di Kota Bontang, terkhusus kelurahan dan kecamatan. 

Menurutnya profil kelurahan itu sangat penting. Profil ini juga untuk mengetahui karakteristik potensi kelurahan, menjadi alat deteksi permasalahan yang menghambat laju perkembangan masyarakat, serta sebagai penentuan lokasi sasaran dan keluarga penerima berbagai program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk kota Bontang sendiri masih banyak masalah yang ditemukan saat dilakukan evaluasi. Misalnya saja masih ada 15 kelurahan yang tidak membuat SK tim profil, erta operator profil sering dimutasi walaupun mutasinya dilakukan dilingkup OPD tersebut tapi itu sangat mempengaruhi kinerja profil kelurahan. 

Selain itu, dari segi anggaran hampir seluruh kelurahan anggaran penyusunan profil tidak tersedia. Terlebih untuk bahan penyusunan profil hampir seluruh kelurahan tidak mengerjakan Data Dasar Keluarga (DDK) hanya ada 3 kelurahan yang mengerjakan yakni kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Belimbing, dan Kelurahan Satimpo. Diseluruh kelurahan juga masih menyusun menggunakan profil manual. 

Sebab itu rapat koordinasi terkait penyusunan profil sangat penting dilakukan dan  harus melibatkan kerja sama yang baik dari kelurahaan maupun kecamatan. (*)

TINGGALKAN KOMENTAR