8 Januari Tidak Boleh Ada Mutasi Pejabat di Lingkungan Pemerintah

Pilkada 2020 - Fitri Wahyuningsih
09 Januari 2020
8 Januari Tidak Boleh Ada Mutasi Pejabat di Lingkungan Pemerintah ilustrasi

KLIKBONTANG.com -- KPU bakal menetapkan peserta pemilu pada 8 Juli 2020 mendatang. Guna mengoptimalkan pengawasan netralitas, pergantian pejabat dan penyalahgunaan wewenang terhadap program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, maka per 8 Januari 2019 tak diperkenankan menggelar mutasi jabatan.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupat, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner Bawaslu Bontang Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa, Aldy Artrian mengatakan, aturan tersebut mengikat bagi seluruh ASN, termasuk di lingkungan Pemkot Bontang.

Jika nantinya diduga terjadi pelanggaran, Bawaslu Bontang akan melakukan penanganan melalui Sentra Gakkumdu, mengingat dugaan pelanggaran ini termasuk dalam kategori Tindak Pidana Pemilihan.

Adapun salah satu hukuman yang dapat dijatuhkan diantaranya hukuman pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan. Atau dengan denda paling sedikit Rp 600 ribu dan paling banyak Rp 6 juta.

TINGGALKAN KOMENTAR