Ratusan Berdiri, Hanya 48 Koperasi di Bontang Bersertifikat

UMKM - Zaenul Fanani
11 Januari 2018
 Ratusan Berdiri, Hanya 48 Koperasi di Bontang Bersertifikat Yusran, Kepala Bidang (Kabid) Koperasi dan UMKM Bontang, Yusran. (KLIKBONTANG/DOK)

KLIKBONTANG.COM - Koperasi di Kota Bontang, Kalimantan Timur didorong memiliki sertifikat nomor induk koperasi (NIK). Ini sebagai salah satu upaya untuk menertibkan koperasi-koperasi bodong di Kota Taman. Hal ini sebagai tindak lanjut Peraturan Mentri Koperasi nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2016 tentang pendataan koperasi, UKM dan sebagai mandatory Program Aksi Reformasi Koperasi melalui Rehabilitasi Koperasi.

\"Tujuannya untuk penataan data koperasi dengan memberikan NIK (Nomor Identitas Koperasi) dan Sertifikat NIK melalui aplikasi berbasis Online Data System (ODS) yang telah dan akan dikembangkan dengan dukungan aktif seluruh dinas yang membidangi koperasi dan UMKM,\" beber Kepala Bidang Koperasi dan UKM Diskop-UKMP Bontang Yusran kepada KLIKBONTANG, belum lama ini.

Yusran berujar hingga kini dari sekitar 132 Koperasi yang berdiri di wilayah yang dipimpin Walikota Neni Moernaeni dan Wakil Walikota Basri Rase ini baru 48 Koperasi yang memiliki sertifikat. “Semua sudah punya NIK, tapi yang bersertifikat 48,” tambah Yusran.

Koperasi yang memiliki sertifikat antara lain; Koperasi Jasa Keuangan Syariah Sinergi Mitra Bontang, Koperasi Karyawan Bara Mandiri, Koperasi Karyawan TKBM Petala, Koperasi Surya Lestari, Koperasi Nelayan Kakap Putih. Persyaratan agar koperasi mendapatkan sertifikat adalah Koperasi dalam keadaan sehat, memberikan Surat Pemberitahuan Tahunan, Koperasi mengisi formulir . “Ini yang akan kami entri ke Kementerian,” ujarnya.

Manfaat koperasi mempunyai NIK dan Sertifikat adalah Sebagai syarat pemberian rekomendasi ususlan program pemerintah pusat, sebagai syarat pemohon kredit perbankan dan lembaga non bank, Sebagai syarat pemohon izin susah baru, sebagai syarat keikutsertaan dalam pameran dan promosi perdagangan.

Sedangkan untuk pemerintah sendiri dapat mengidentifikasi kesehatan usaha dan kepatuhan koperasi dalam melaksanakan nilai dan prinsip koperasi , memudahkan pelayanan kebutuhan informasi tentang kualitas koperasi secara cepat dan akurat, memudahkan monitoring evaluasi. “Penilai kerja kami juga di kementrian juga akan naik,” ucapnya. (*)

TINGGALKAN KOMENTAR